Sumedang — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jumat (18/9/2026) di Gedung Negara Sumedang.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa mutasi maupun promosi bukan sekadar perpindahan jabatan, melainkan perpindahan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata, termasuk pencapaian target kerja dalam 100 hari ke depan.
Proses penempatan pejabat ini dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi dan kebutuhan organisasi. Dony mengingatkan bahwa amanah untuk mengabdi kepada masyarakat Sumedang tetap sama, terlepas apakah seseorang mendapat promosi atau mutasi.
"Di pundak bapak-bapak yang baru saja dilantik ada perpindahan amanah, pindah tempatnya, amanahnya tetap sama, yakni untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada daerah Sumedang, dan kepada masyarakat Sumedang," ujarnya.
Khusus bagi pejabat yang dipromosikan, Dony menekankan bahwa jabatan tersebut adalah bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja terbaik. Seluruh pejabat diminta segera merealisasikan rencana kerja 100 hari yang telah disusun.
"Laksanakan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan apa yang telah ditandatangani dalam 100 hari kerja ini," tegasnya.
Sementara bagi pejabat yang dimutasi, ia menegaskan bahwa penempatan baru merupakan bagian dari kebutuhan organisasi yang harus dijalankan secara profesional.
"Seorang pemimpin tidak boleh memilih-milih medan dalam pengabdian. Pemimpin sejati tidak memilih tempat, tetapi menaklukkan medan di mana pun ia berada," katanya.
Dony juga mengingatkan para pejabat untuk disiplin terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, agar persoalan administratif yang mendasar tidak lagi menjadi sumber kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, ia mendorong peningkatan kemampuan beradaptasi di tengah laju perubahan informasi dan teknologi yang semakin cepat.
"Kecepatan informasi harus sama dengan kecepatan kita berpikir, dalam mengambil keputusan, menangkap peluang, dan merespons tantangan," ujarnya.
Lebih jauh, Dony mendorong terwujudnya pemerintahan yang proaktif. Para pejabat diminta tidak sekadar menunggu instruksi, melainkan menghadirkan pelayanan sebelum masyarakat menyampaikan permintaan.
"Sebelum rakyat meminta, kita sudah berikan. Sebelum rakyat menyampaikan aspirasi, kita sudah hadir melayani. Itulah semangat proactive government," tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk berorientasi pada prestasi, bukan sekadar memenuhi standar kerja. Menurutnya, peningkatan kinerja aparatur akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
"Bekerja hanya sekadar standar akan membuat kita terjebak rutinitas. Kita harus berani masuk ke zona berkompetisi dan menghadapi tantangan," katanya.
Sebagai penutup, Bupati menginstruksikan agar pelaksanaan target 100 hari kerja dievaluasi secara berkala setiap pekan, sehingga progresnya dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
"Saya minta ada evaluasi setiap minggu. Setelah itu baru dilakukan pemaparan hasilnya," pungkasnya.