Sumedang — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendorong pengaturan tegas terhadap kendaraan berat, khususnya sumbu tiga ke atas, yang melintas di kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan penting di Jawa Barat. Ia mengajak keluarga besar Universitas Padjadjaran dan para alumni untuk bersama-sama menyuarakan dan mengawal solusi tersebut.
Hal itu disampaikan Bupati Dony saat hadir dalam acara Homecoming Festival Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpad 2026 di Balai Sawala Rektorat Unpad, Jatinangor, Sabtu (19/9/2026).
Dony menjelaskan, persoalan ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pihak kampus, alumni, dan pemerintah pusat, mengingat sebagian besar ruas jalan utama di kawasan ini merupakan jalan nasional yang kewenangannya berada di pusat.
“Sekarang ini sedang kami upayakan. Sudah beberapa bulan ke belakang saya membuat surat kepada Kementerian Perhubungan supaya ada pelarangan mobil sumbu tiga ke atas lewat kawasan kampus Jatinangor, karena ini kawasan pendidikan. Atau setidaknya ada pembatasan jam,” ujar Dony.
Selain surat resmi ke pusat, Pemkab Sumedang juga telah mengeluarkan imbauan agar kendaraan berat menggunakan jalan tol sebagai jalur alternatif. Petugas juga ditempatkan di titik-titik strategis hingga malam hari untuk mengarahkan arus kendaraan.
Namun, Dony mengakui upaya ini belum optimal karena belum ada aturan yang memberikan dasar penindakan tegas.
“Memang belum turun aturannya, belum ada sanksinya. Karena itu, sementara kami terus melakukan imbauan dan pengawasan di lapangan,” katanya.
Keterbatasan kewenangan bukan berarti berhenti bergerak. Justru, Dony menegaskan, hal ini menjadi alasan untuk memperkuat kolaborasi. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat akademik dan alumni untuk ikut mendesak agar solusi segera terwujud.
“Saya mengajak kita semua sama-sama mendorong pemerintah pusat. Pemda, Unpad, alumni, sama-sama mengimbau pemilik kendaraan sumbu tiga ke atas untuk tidak melintas lewat Jatinangor, dan meminta Kementerian Perhubungan segera menerbitkan aturannya,” tegasnya.
Dony juga menyampaikan bahwa berbagai sorotan yang muncul terkait persoalan di Jatinangor adalah bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
“Risiko pemimpin memang selalu ada sorotan. Itu realitas yang harus dihadapi. Justru menambah semangat untuk terus menghadirkan solusi,” ujarnya.
Diharapkan sinergi antar-pihak dapat mempercepat terbitnya kebijakan, sehingga kawasan Jatinangor benar-benar menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan akademik maupun mobilitas masyarakat.