YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pemerintah menjadikan kritik dan masukan masyarakat terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
Menurut Haedar, berbagai kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya tidak sekadar menjadi catatan, tetapi juga menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja ke depan.
“Maka jadikan masukan kritik itu sebagai energi untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang selama dua tahun itu berlangsung,” jelasnya saat diwawancarai wartawan, Rabu (21/10/2026).
Meski demikian, Haedar meyakini tata kelola pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih dinamis dan progresif. Ia berharap berbagai kebijakan yang diambil mampu mengurangi beban masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.
Ia juga percaya jajaran birokrasi pemerintah memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons kondisi masyarakat yang semakin kompleks, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami tidak akan masuk ke ranah itu (kekurangan), karena kita yakin dengan institusi yang ada mestinya bisa kan menyampaikan hasilnya. Dan saya percaya bisa melaksanakannya,” katanya.
Haedar menekankan pentingnya membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa serta mengoptimalkan potensi masyarakat. Menurutnya, upaya pembangunan harus berorientasi pada kepentingan nasional, bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan politik yang sempit.
“Jadi berhubungan dengan seluruh kekuatan bangsa jangan dasarnya kesempitan politik. Tapi harus pertimbangan politik pembangunan agar lebih genuine, agar lebih autentik, dan bisa memobilisasi dengan kesadaran kolektif bangsa bersatu membangun Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai setiap pemerintahan memiliki kebijakan dan pendekatan politik masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Namun, tujuan akhirnya harus tetap mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Haedar juga memahami bahwa setiap pemerintahan akan menghadapi tantangan, baik dari sisi ekonomi maupun dinamika kondisi global. Karena itu, pemerintah perlu terus melakukan terobosan agar mampu mengelola berbagai persoalan yang muncul.
“Maka tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintahan di mana pun juga untuk selalu memanage bangsa dan negara ini dengan berbagai terobosan-terobosan,” katanya.
Ia menambahkan, program Asta Cita perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan strategis maupun taktis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, hasil pembangunan tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
“Asta Cita tentu terwujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik baik yang strategis maupun yang taktis yang memberi dampak di kemajuan dan dirasakan langsung oleh rakyat,” imbuh Haedar.
