YOGYAKARTA – Kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), menjadi perhatian terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPW) mengingatkan seluruh kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi praktik korupsi.
OTT tersebut dikabarkan berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam operasi itu, KPK disebut menyita uang senilai Rp 1 miliar.
Peristiwa tersebut kembali menambah sorotan terhadap potensi praktik rasuah di lingkungan pemerintahan daerah.
JPW menilai, maraknya OTT terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal pemerintahan masih perlu diperkuat agar dapat berjalan secara efektif dan independen.
"Kami melihat maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa masih lemah dan belum efektifnya mekanisme pengawasan internal terhadap kepala daerah," katanya.
Menurutnya, salah satu persoalan terletak pada kedudukan inspektorat yang secara struktural berada di bawah kepala daerah.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi independensi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Pasalnya, secara struktur organisasi, inspektur di bawah kepala daerah sehingga independensi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat menjadi persoalan yang acap kali terjadi," katanya.
Keterbatasan independensi tersebut dinilai berpotensi menghambat fungsi pengawasan internal, termasuk dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Padahal, deteksi dini diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
JPW mengingatkan, kabar OTT terhadap Bupati Klaten harus menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota di DIY. Pengawasan terhadap setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai perlu dilakukan secara ketat untuk meminimalkan risiko penyimpangan.
Selain memperkuat pengawasan internal, JPW juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dinilai perlu dijaga sejak tahap awal hingga akhir.
"Partisipasi publik harus dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan harus dilakukan," jelasnya.
