Sumedang — Pemerintah Kabupaten Sumedang tengah mempercepat pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui portal tersebut, masyarakat kini memiliki kemudahan untuk mendaftarkan diri secara mandiri sebagai calon penerima bantuan sosial, maupun menyampaikan laporan apabila menemukan penerima yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi perlinsos.kemensos.go.id, atau dengan bantuan agen yang telah ditunjuk pemerintah daerah untuk mendampingi proses pendataan di lapangan.
Upaya percepatan ini dikebut dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Perlinsos dan Penanganan Kemiskinan yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang, Rabu (29/7/2026).
Kabupaten Sumedang tercatat sebagai salah satu dari 43 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Sasaran utama program ini adalah mendata seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di wilayah Sumedang ke dalam sistem Perlinsos, guna diverifikasi kelayakannya menerima bantuan.
Hingga hari ini, tercatat sebanyak 11.217 Kepala Keluarga telah terdaftar di dalam portal tersebut. Angka ini masih jauh dari target pendataan yang ditetapkan, yakni sekitar 458.000 Kepala Keluarga.
Bupati Dony menjelaskan bahwa digitalisasi ini menjadi jawaban atas berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang selama ini kerap dianggap tidak tepat sasaran.
"Masalah bansos yang tidak tepat sasaran berdampak pada pemborosan anggaran, memunculkan ketimpangan dan kecemburuan sosial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Digitalisasi bansos adalah ikhtiar agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak," ujarnya.
Selain ketepatan penyaluran, keberhasilan program ini juga harus disertai dengan perubahan pola pikir masyarakat. Menurut Dony, bantuan sosial tidak boleh membuat masyarakat bergantung sepenuhnya, melainkan harus mendorong kemandirian.
"Program ini harus berjalan seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung selamanya pada bansos," tambahnya.
Untuk mengejar target pendataan, Bupati Dony menginstruksikan mobilisasi seluruh unsur pentahelix. Pemerintah daerah juga memutuskan untuk menambah jumlah agen Perlinsos dari berbagai elemen, meliputi RT/RW, guru, operator madrasah, BKPRMI, forum pesantren, penyuluh agama, penyuluh pertanian, hingga penyuluh perikanan.
"Saya ingin ada mobilisasi dan orkestrasi dari seluruh elemen pentahelix sehingga terjadi akselerasi digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos ini," tegasnya.
Pemerintah daerah juga berencana menghadirkan layanan pendataan Perlinsos di setiap kegiatan pemerintahan, serta memperkuat sosialisasi agar masyarakat tidak melewatkan kesempatan mendaftarkan diri. Seluruh data yang masuk nantinya akan melalui tahap verifikasi mendalam sebelum ditetapkan status kelayakannya sebagai penerima bantuan sosial.